Kupang, Duniaheadline – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkap jumlah pekerja asal NTT di luar negeri melalui penempatan resmi, termasuk di wilayah Timur Tengah.
Pada tahun 2025 lalu, total ada 2.226 pekerja NTT berada di luar negeri. Sementara pada tahun 2026 sudah 294 pekerja asal NTT yang berada di luar negeri.
Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida mengatakan, ada seorang pekerja NTT di Qatar dari penampatan 2025. Ia mengungkap sejauh ini tidak ada penempatan pekerja migran khusus di wilayah Iran.
Sementara di wilayah Timur Tengah tercatat satu orang yang bekerja di bidang perhotelan sebagai seorang bartender (industri perhotelan). Ia kemudian diarahkan ke KBRI Qatar untuk mencari perlindungan.
“Terhadap pekerja migran tersebut saat ini telah diarahkan ke KBRI di Qatar, sehingga statusnya sudah terlindungi,” ungkap Suratmi dalam keterangannya, Jumat (6/3).
Menurutnya, pada sektor informal atau domestik, saat ini Indonesia menetapkan moratorium penempatan pekerja migran di wilayah Timur Tengah.
Moratorium ini diatur dalam ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Aturan ini mencakup sekitar 19 negara soal penempatan pekerja ini termasuk di Uni Emirat Arab hingga Irak dan Iran.
“Sampai hari ini peraturan tersebut belum dicabut sehingga jika ada penempatan pekerja sektor domestik di wilayah Timur Tengah maka tentu itu menyalahi ketentuan,” katanya.
Alasan penghentian sementara atau moratorium ini melihat kasus-kasus sebelumnya yang menimpa pekerja Indonesia di wilayah Timur Tengah. Sementara pada sektor formal seperti perusahaan, perhotelan, dan sejenisnya, masih diperbolehkan adanya penempatan kerja di wilayah Timur Tengah.
Pada tahun yang sama pun terdapat 1.061 pekerja NTT dari luar negeri termasuk 2 pekerja yang sebelumnya mencari nafkah di Qatar.
Pada saat yang sama, kata dia, pemerintah pusat berwenang menutup atau memoratorium penempatan pekerja di wilayah tertentu seperti di negara yang sedang berkonflik saat ini.
“Dengan kondisi seperti ini tentunya sudah ada imbauan dari kedutaan kita melalui KBRI untuk mencari perlindungan pada kedutaan di wilayah penempatan. Nantinya akan lebih mudah untuk mobilisasi pemulangan ke Indonesia,” jelasnya.
Imbauan KBRI Bahrain
Asap terlihat membubung di langit Doha, Qatar, menyusul laporannya serangan rudal Iran sebagai balasan atas serangan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Sabtu (28/2/2026). Foto: Mohammed Salem/REUTERS
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manama, Bahrain, mengeluarkan pesan penting bahwa KBRI Manama di Juffair ditutup sementara pasca terjadi ledakan di Pangkalan Laut Amerika Serikat di Juffair.
Masyarakat Indonesia di Bahrain diminta untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta mengikuti arahan resmi dari Pemerintah Bahrain dan KBRI Manama.
KBRI Manama juga mengimbau seluruh WNI di Bahrain untuk Mencermati perkembangan informasi dengan menyatukan media massa dan informasi resmi, serta senantiasa menantikan imbauan keamanan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat.
Dalam keadaan darurat segera menghubungi KBRI Manama di nomor +973 3879 1650 tetap aktif (telepon dan WhatsApp).
Hotline KBRI Riyadh
Sementara imbauan dari KBRI Riyadh di Arab Saudi bernomor 016/PSOSBUD/II/2026/RYD yang terbit pada 28 Februari 2026, mengimbau kepada seluruh WNI di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak panik, namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi di sekitar domisili masing-masing.
Memantau informasi dari sumber resmi dan terpercaya, serta senantiasa mematuhi Arahan dan imbauan dari Otoritas Pemerintah Arab Saudi dan KBRI Riyadh. Beralih telah melapor diri ke KBRI Riyadh. Bagi yang belum agar segera menghubungi laman : https//peduliwni.kemenlu.go.id/beranda.html.
Dalam keadaan darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh di nomor WhatsApp +966 569173990.
KBRI Riyadh terus memantau perkembangan situasi secara saksama dan berkoordinasi dengan otoritas terkait, informasi lanjutan akan segera disampaikan apabila terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari WNI.
