Jakarta ( DUNIAHEADLINE ) – Indonesia semakin serius mengejar posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi diplomasi Indonesia untuk memperkuat peran di isu HAM global.
Giliran Asia Pasifik, Indonesia Siap Maju
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB digilir tahun setiap berdasarkan wilayah geografis. Tahun depan merupakan pergantian kawasan Asia Pasifik, sehingga Indonesia melihat peluang besar untuk maju.
“Proses pencalonannya masih terus berlangsung. Kami selalu berkonsultasi dan berkomunikasi secara intensif dengan negara-negara di grup Asia Pasifik agar Indonesia bisa maju menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Yvonne.
Indonesia telah mencalonkan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro , sebagai kandidat Presiden Dewan HAM PBB. Jika terpilih, pencapaian ini akan menjadi sejarah baru karena Indonesia belum pernah menduduki posisi tersebut sebelumnya.
Komitmen Pemerintah Dorong Agenda HAM Global
Sementara itu, Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menambahkan bahwa posisi Presiden Dewan HAM PBB akan membuka ruang lebih luas bagi Indonesia untuk mendorong agenda HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Menteri HAM Natalius Pigai juga menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam merebut posisi strategi tersebut. “Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri dan Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi hari ini: Kami akan menduduki jabatan presiden Dewan HAM PBB,” kata Pigai saat peringatan Hari HAM Sedunia ke-77.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut target ini merupakan keinginan bersama. Indonesia tercatat telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan pada pemilihan terakhir Oktober 2023 meraih 186 suara , tertinggi di antara negara kandidat. Bahkan pada tahun 2024, Indonesia sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB melalui Duta Besar Febrian Ruddyard.
